Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku :
Abidin Farid A.Z. 1995.HukumPidanaI.Sinar Grafika, Jakarta.
Achmad Ali. 2013. Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepretasi Undang-Undang (Legis Prudence). Kencana Prenada Media Grub, Jakarta.
Andi Hamzah. 2008.HukumAcara PidanaIndonesia.SinarGrafika, Jakarta.
Andi Hamzah Dan R.M Soerachman.2008.Pre Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Di Berbagai Negara. Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Poernomo.2001.Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana. Liberty. Yogyakarta.
Ishaq.2007.Dasar-dasarIlmuHukum, SinarGrafika, Jakarta.
Lubis, M., dan Scott, J.C. 2007.Korupsi Politik.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Marwan Effendy 2007. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya.
M. Hatta Ali. 2012.Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif.PT. Alumni, Bandung.
M. Akil Mochtar. 2006. Memberantas Korupsi , Penerbit Q- Communication. Jakarta.
Mertokusumo.2009.HukumacaraperdataIndonesia.Liberty, Yogyakarta.
Nizar Zulmi, dkk. 2002.Pengadilan Khusus Korupsi, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. LeIP, MTI, PSHK dan TGTPK, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2010.Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana, Jakarta.
Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dkk. 2007. Sistem Peradilan Pidana Indonesia.Unsri Press, Palembang.
Romly Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Kencana Prenada MediaGrup, Jakarta.
Ronny Hanitijo Soemitro.2010.Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.
TolibEffendi. 2013.SistemPeradilanPidana. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Perundang-undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074); dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Internet
Aida Mardatillah. “Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Onlineâ€. Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 Februari. https://www.hukumonline.com/berita /baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedurpersidangan-perkara-pidana-secara-online/.
HarisAzhar.2018.equalitybeforethelawdalamsistem peradilan diIndonesia.https://lokataru.idDiakses 8Oktober2019
Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas.
PN Palopo. “Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronikâ€. Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 Februari 2022 http://www.pn-palopo.go.id/.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.317
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmiah Dikdaya
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Batanghari Jambi
Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi
Telepon. 0741-667089 | e-mail: dikdaya.unbari@gmail.com